Pakde Karwo Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Supriyono

KPK atau Komisi Korupsi telah menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Soekarwo mantan gubernur Jawa Timur pada hari Rabu 28 Agustus 2019. Diperiksanya Soekarwo sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018 yang menjerat Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagung. Juru bicara KPK yaitu Febri Diansyah didalam pesan singkatnya mengatakan jika yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Supriyono.

Belum diketahui dengan pasti keterkaitan Soekarwo dengan perkara yang menjerat Supriyono. Kemungkinannya penyidik KPK membutuhkan keterangan dari Soekarwo tentang kebijakan Pemprov Jatim yang pada saat itu masih dipimpin oleh Soekarwo didalam memberikan bantuan kepada Kabupaten Tulungagung, termasuk didalamnya adanya dugaan rasuah didalam proses pemberian bantuan tersebut.

Karena keterangan dari Soekarwo ini begitu penting sehingga KPK mengingatkan sang mantan Gubernur supaya memenuhi panggilan pemeriksaan keduanya. Soekarwo mendapat panggilan untuk menjadi saksi pada Rabu 21 Agustus 2019 pekan lalu. Tetapi beliau tidak bisa memenuhi panggilan penyidik sehingga harus dijadwal ulang. Oleh karena itu dipanggilan yang kedua ini, Soekarwo diharapkan dapat memenuhi panggilan penyidik dan dapat memberikan keterangan dengan benar.

Menurut berita Jawa Timur terkini, KPK untuk kasus ini telah menetapkan Supriyono Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung 2014 – 2019 sebagai tersangka kasus korupsi terkait pembahasan, pengesahan, dan juga pelaksanaan APBD atau APBDP Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2015 – 2018. Didalam kasus tersebut Supriyono diduga telah menerima suap sebesar Rp. 4,88 miliar. Atas dugaan suap tersebut, Supriyono dinyatakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Febri didalam konstruksi perkara kasus tersebut mengatakan jika Supriyono diduga telah menerima uang suap sebesar Rp. 4,88 miliar tentang proses pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2015 – 2018.

Tujuan diberikannya uang kepada Supriyono adalah untuk memuluskan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk bisa mendapatkan anggaran dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan juga bantuan provinsi. Didalam persidangan Syahri Mulyo terungkap jika Supriyono telah menerima uang suap sebesar Rp. 3.750.000.000 dengan rincian, penerimaan fee proyek APBD Murni dan APBD perubahan selama 4 tahun berturut turut mulai dari 2014 hingga 2017 dengan total uang sebesar Rp. 500.000.000 setiap tahunnya atau total sekitar Rp. 2 miliar.

Pemberiaan suap tersebut seperti yang telah dikatakan diatas diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp. 750.000.000 sejak tahun 2014 hingga 2018. Fee proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1 miliar. Syahri Mulyo sendiri didalam kasus suap proyek peningkatan jalan telah divonis selama 10 tahun.

Rabu 28 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, Pakde Karwo tiba di Gedung Merah Putih KPK. Beliau diperiksa KPK terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten Tulungagung. Setibanya di Gedung Merah Putih KPK, Soekarwo mengatakan jika dirinya tidak mempersiapkan apapun sebelum menjalani pemeriksaan. Dia hanya perlu memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik dengan sebenar benarnya. Seperti yang telah disebutkan diatas jika Supriyono telah ditetapkan sebagai tersangka pada Senin 13 Mei 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *